Pendidikan dan Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia

M. Jamil, S.H.
www.pusmajambojojogja.or.id – Negara Indonesia adalah negara hukum, begitu bunyi Pasal 1 Ayat (3) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut Negara hukum, maka dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Pemberlakuan sama dihadapan hukum tersebut, baik dalam kesehariannya sebagai masyarakat Indonesia maupun dalam penerimaan haknya dalam hal pendidikan, baik fisiknya sehat secara jasmani dan rohati maupun keterbelakangan mental (penyandang disabilitas).

Pasal 28H Ayat (2) amandemen kedua UUD 1945 mengatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dengan tujuan dasar untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bangsa Indonesia terdiri dari jutaan penduduk yang hidup bermasyarakat dan mempunyai latar belakang berbeda. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar pembangunan nasional. Hak dan kewajiban yang sama tersebut tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia penyandang disabilitas.

Masyarakat Indonesia memiliki hak berpendidikan yang layak serta diakui secara hukum begitu juga penyandang disabilitas. Untuk memperkuat pengakuan penyandang disabilitas, maka pada tanggal 15 April 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Disimpan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Sebelum membahas lebih jauh tentang pendidikan dan pengakuan hukum penyandang disabilitas, alangkah baiknyakita terlebih dulu mengetahui apa itu penyandang disabilitas. Bila melirik dalam Pasal 1 Ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menjelaskan bahwa “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental.”

Adanya pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus mencakup perlindungan terhadap hak asasi penyandang disabilitas yang sama dan setara dengan hak asasi manusia pada umumnya, tanpa memandang sebelah mata mengenai ada atau tidaknya kecacatan secara fisik atau kecacatan mental.

Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia
Sebelum pengesahan UU Penyandang Disabilitas, sebenarnya jauh-jauh waktu sudah ada peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya:  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 November 2011, dimana konvensi internasional tersebut telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sejak tanggal 30 Maret 2007 di New York.; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Selain undang-undang, terdapat juga dalam peraturan daerah, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difable” (differently abled people) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)”, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015]

Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak sebagai berikut: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; dan t. berekspresi.

Dengan hadirnya UU Penyandang Disabilitas, seharusnya kita mengapresiasinya, dengan ini, pemerintah tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging dalam ruh aturan perundang-undangan yang legal formal pemberlakuannya di Indonesia. Mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas berarti mengabaikan undang-undang, mengabaikan undang-undang berarti mengabaikan harga dirinya sebagai pembuat dan pelaksana undang-undang.

Selain berharap pada pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, semua pihak (stake holder) juga tidak tinggal diam, harus bahu membahu dalam upaya mengangkat harkat dan martabat para penyandang disabilitas di Indonesia dengan cara dan kadar kemampuan yang dimiliki.  

Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
Perhatian orang terhadap penyandang disabilitas mulai banyak, baik itu dalam bentuk riil pendampingan maupun supporting dalam bentuk menyuarakan dalam tulisan, salahsatu yang penulis baca adalah tulisan Akhmad Soleh dengan judul “Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas” yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Islam, Volume IIII, Nomor 1, Juni 2014/1435. Ahmad Soleh dalam tulisannya tersebut memaparkan tiga pola dalam menangani pendidikan bagi penyandang disabilitas yang selama ini dilakukan oleh lembaga pendidikan di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Luar Biasa (Segregasi)
Sekolah luar biasa (special school) adalah pendidikan yang menyediakan desain/setting khusus, seperti kelas khusus, sekolah khusus, dan sekolah atau lembaga khusus dengan model diasramakan. Sekolah ini sering kali hanya ditujukan bagi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa.
Pendidikan semacam ini tidak selalu memenuhi kebutuhan pendididkan anak karena salah satu kelemahannya adalah pendidikan setting segregasinya, yaitu isolasi dan hilangnya kesempatan berbagi dengan teman sebaya dan belajar satu sama lain tentang perilaku dan keterampilan yang relevan.

Tujuan pendidikan luar biasa secara khusus bertujuan: pertama, agar anak berkelainan memahami kelainan yang dideritanya dan kemudian menerimanya sebagai suatu keadaan yang harus dihadapi. Kedua, agar anak berkelainan menyadari bahwa anak penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat, warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain. Ketiga, agar anak berkelainan berdasarkan kemampuan yang ada padanya sesuai dengan hak dan kewajibannya berusaha dan berjuang menutup dan mengisi kekurangan yang ada padanya agar menjadi warga negara yang mandiri, tidak bergantung pada bantuan dan pertologan orang lain dan pemerintah. Keempat, agar anak berkelainan memiliki pengetahuan dan keterampilan (sesuai dengan kelainannya) sehingga dapat mencari nafkah dengan pengetahuan dan keterampilannya. Kelima, agar anak berkelainan pada akhirnya dapat bergaul dengan masyarakat tanpa perasaan rendah diri dan agar dapat dapat menghargai keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pendidikan Integrasi
Pendidikan integrasi adalah integrasi siswa penyandang disabilitas ke dalam taman sekolah reguler dan telah dilakukan selama betahun-tahun dan dengan cara yang bebeda-beda. Anak penyandang disabilitas yang mengikuti kelas atau sekolah khusus (SLB) dipindahkan ke sekolah reguler ketika anak penyandang disabilitas dianggap siap untuk mengikuti suatu kelas di sekolah reguler. Anak penyandang disabilitas sering ditempatkan dalam suatu kelas berdasarkan tingkat keberfungsiannya dan pengetahuannya, bukan menurut usianya.

3. Pendidikan Inklusif
Pola pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beragam. Stainback mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Staub dan Peck mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak yang menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apa pun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

Lembaga GPDLI dan TAGARI sebagai Lembaga Pemerhati Penyandang Disabilitas
Dari berbagai lembaga pemerhati penyandang disabilitas, berikut ini penulis paparkan 2 lembaga, diantaranya beroperasi di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sekitarnya (lembaga GPDLI) dan yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya (Komunitas Segenggam Mentari -- TAGARI).

1. Lembaga GPDLI
Lembaga Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia (GPDLI) didirikan sejak tanggal 15 Desember 2009. GPDLI ada guna memfasilitasi keterlibatan sektor swasta dengan masyarakat, pemerintah dan organisasi lainnya, mewujudkan transformasi masyakarat yang menyeluruh dan berkelanjutan. Semua tentang GPDLI dapat dilihat pada website www.pedulidisabilitas.org.
Maksud dan tujuan hadirnya GPDLI ini adalah (1) Memulihkan kepercayaan diri dan kemandirian bagi para orang yang pernah mengalami kusta dan yang mengalami cacat/ disabilitas lainnya; (2) Menghilangkan stigma negatif terhadap orang yang mengalami kusta dan penyandang cacat/ disabilitas lainnya; (3) Memberdayakan orang yang pernah mengalami kusta dan masyarakat sekitarnya dalam membangun masa depan pribadi, keluarga dan komunitas yang ada disekitarnya.
GPDLI rutin melaksanakan kegiatan antara lain: (1) Mensejahterakan secara holistik orang dan komunitas yang pernah mengalami kusta dan cacat/disabilitas secara bersamaan (Mensejahterakan semua orang); (2) Mengajak masyarakat lebih peduli kepada orang yang mengalami kusta dan penyandang cacat/disabilitas lainnya.

2. Komunitas Segenggam Mentari (TAGARI)
Komunitas Segenggam Mentari (Tagari) dibentuk oleh relawan-relawan yang mayoritas adalah mahasiswa UGM dari lintas disiplin ilmu (lambat laun, untuk melebarkan sayapnya, Tagari juga merekrut keluarga tidak hanya dari lingkup UGM, melainkan dari kampus lain atau secara individu mempunyai yang Visi Misi, sama seperti Visi Misi Tagari). Tagari bertujuan agar mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di DIY dan sekitarnya. “Tagari” sendiri berasal dari kata Aborigin Tasmania berarti “orang-orang yang berkumpul di sini”.

Terhitung dari tanggal 13 Februari 2016, “Tagari” dibentuk dengan semangat berbagi dan menjadikan komunitas ini bisa memberikan manfaat serta berkontribusi bagi sesama. “Tagari” merupakan komunitas sosial yang peduli terhadap sesama, memiliki jiwa sosial yang tinggi, bahkan merancang kegiatan-kegiatan yang kreatif. “Tagari” juga memiliki harapan agar komunitas yang dibentuk oleh anak-anak muda ini mampu menjadi bagian kecil dari banyaknya aksi-aksi sosial yang ada. Semua tentang Tagari dapat dilihat pada website www.TagariJogja.com.

Visi, Misi dan Tujuan Tagari
Tagari mempunya Visi “Sebagai sarana untuk berkontribusi dalam bidang sosial di Indonesia, khususnya mengenai isu  disabilitas”.
Misi Tagari diantaranya: (1) Memberikan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus; (2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai keberadaan anak  berkebutuhan khusus (3) Memberikan keterampilan kepada anak berkebutuhan khusus hingga mereka siap dan layak kerja (4) Mengadakan acara atau aksi yang mendukung anak berkebutuhan khusus agar tidak  mendapatkan diskriminasi dari masyarakat umum.

Sedangkan Tujuan Tagari adalah supaya anak Indonesia yang berkebutuhan khusus memiliki kepercayaan diri dan keterampilan yang baik, serta terbangunnya paradigma masyarakat umum terhadap anak berkebutuhan khusus ke arah positif.

Saat ini yang menjadi agenda rutinitas Komunitas Segenggam Mentari adalah, pada tiap Sabtu mendampingi siswa-siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Bhakti Pertiwi Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sasaran pengabdian.


Penulis: M. Jamil, S.H. 
[Ketua Umum Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta Periode 2015-2016 / Salahsatu Pendiri Komunitas Segenggam Mentari (Tagari) / Eks Ketua II Bagian Eksternal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014 / Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada]


NB:
Tulisan ini pernah dimuat pada Majalah Nusantara IKPMDI-Yogyakarta (diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta) Edisi Mei-Juni 2016.

Pintar dan Cerdas Otak Saja tidak Cukup tanpa Moralitas (Agama)

Andri Ardiansyah, S.Pd.I.
www.pusmajambojojogja.or.id – Menghadapi kehidupan masa depan yang penuh tantangan bangsa Indonesia sangat memerlukan anak-anak muda yang cerdas dan pintar. Sebenarnya cerdas dan pintar saja tidak cukup, tetapi juga harus memiliki keimanan dan ketakwaan. Apalah artinya kepandaian apabila akhlaknya bobrok, banyak kasus yang menunjukan Intelegence Quotient (IQ) yang tinggi tidak selalu identik dengan akhlak yang baik. Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara kecerdasan otak dengan kecerdasan moral yang bersumber pada ajaran Islam.

Seperti berulang-ulang yang telah kita ketahui bahwa anak-anak Indonesia adalah calon generasi penerus. Pada masa depan mereka diharapkan menjadi manusia-manusia yang bisa mengelola negeri ini secara cerdar dan berakhlak. Sehubungan dengan hal itu, kiranya akan lebih baik kalau sejak dini kita memperhatikan secara sungguh-sungguh kualitas pendidikan mereka. Pendidikan yang baik seharusnya tidak saja mementingkan sisi kecerdasan otak, yakni pendidikan yang hanya mementingkan suksesnya transfer ilmu pengetahuan tanpa mempertimbangkan sisi akhlaknya juga.

Misi pendidikan yang hanya mementingkan sisi pendidikan otak belaka harus diubah dan dipadukan dengan pendidikan akhlak. Tujuannya agar anak-anak Indonesia selain memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sekaligus berakhlak mulia. Bukan sebaliknya, yakni generasi yang pandai dan cerdas, tetapi bermoral bejat. Dengan menciptakan anak-anak Indonesia yang cerdas sekaligus berakhlak mulia diharapkan masa depan bangsa Indonesia menjadi bersianar kembali. Orang yang cerdas dan berakhlak mulia niscaya akan tidak gentar menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

John Naisbitt (filosof barat) mengatakan bahwa milenium ketiga merupakan era kebangkitan nilai-nilai spiritual yang universal yang terkandung dalam agama-agama akan menjadi salah satu alternatif ketika menghadapi era jungkir balik nilai-nilai.

Hanya dengan berbekal ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual itulah manusia masa kini bisa selamat dalam memasuki pergaulan dengan ummat manusia dari segala penjuru negeri. Dengan berbekal nilai-nilai spiritual niscaya bisa menghantarkan kita dalam pergaulan masyarakat dengan rasa aman, tentram dan damai. Nilai-nilai spiritualitas itu akan menjadi filter yang cukup ampuh dalam menghadapi berbagai pengaruh negatif dari sistem nilai yang tidak sesuai dengan identitas kita sebagai manusia Indonesia yang menjujung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi di negeri ini terutama di akibatkan oleh terjadinya krisis moral dalam mengelola perekonomian, kehidupan politik, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Akibatnya korupsi, tindak kekerasan, penyelewengan hukum, jual beli kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kenakalan remaja, permusuhan antar kelompok masyarakat terjadi di beberapa tempat. Seandainya setiap induvidu memiliki bekal keimanan dan ketakwaan yang tinggi niscaya berbagai bentuk penyelewengan itu tidak terjadi. Orang yang sadar dirinya sebagai hamba yang patuh kepada Robb-nya, secara konsekuensi pasti akan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Agama.

Catatan bagi kita, menurut pengamatan sederhana dari penulis, bahwa moralitas generasi bangsa ini sudah mulai redup, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi bangsa ini bertanggungjawab untuk memperbaikinya. Bung Hatta pernah berkata bahwa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) oleh pemimpin bangsa ini sudah terjadi sepanjang bangsa ini berdiri. Maka semua bentuk patologi (penyakit) sosial sebagai moralitas yang ambruk yang melanda para pejabat negeri ini harus di perbaiki secara baik, sehingga moral bangsa ini di hargai oleh rakyatnya dan lebih-lebih di hargai oleh Rakyat dunia.


Penulis: Andri Ardiansyah, S.Pd.I.
Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta

MIMBAR MBOJO (Jurnal PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta), Yuuk Mari Kirimkan Naskah Anda..!

www.pusmajambojojogja.or.id  – Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta rencana akan menerbitkan Jurnal MIMBAR MBOJO [Jurnal Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta]. Penerimaan Naskah maksimal tanggal 30 September 2016. Penulisan Jurnar Terbuka Untuk Umum, bila ingin berpartisipasi, silakan perhatikan DISMISSION dibawah ini.

SUBMISSION

Naskah yang dikirim ke Redaksi MIMBAR MBOJO [Jurnal Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta] akan dipertimbangkan pemuatannya apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
1.        Bersifat ilmiah, berupa kajian atas masalah-masalah Mbojo terkait hukum, Sosial, Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan yang lainnya yang berkembang di tengah masyarakat, gagasan-gagasan orisinal, atau ringkasan hasil penelitian.
2.        Batang Tubuh Naskah, unsur-unsur yang harus ada adalah:
a.         Judul naskah (spesifik dan efektif, maksimal 12 kata)
b.        Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai keterangan instansi/perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
c.         Abstrak (satu paragraf, satu spasi, antara 100 s/d 150 kata dalam dua bahasa; bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, menggambarkan esensi keseluruhan tulisan)
d.        Kata kunci/Keywords (maksimal 5 kata yang mencerminkan konsep pokok dari artikel yang bersangkutan)
e.         Memuat Pendahuluan, Pembahasan, Penutup dan Daftar Pustaka
3.        Tata Tulis, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:
a.         Naskah dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar.
b.        Naskah ditulis dengan Microsoft Word, jenis huruf Garamond, font size 12, spasi ganda pada kertas A4, panjang naskah antara 20-25 halaman
c.         Penulisan kutipan harus menggunakan model catatan kaki (footnote). Perhatikan keterangan dibawah ini:
1)        Cara penulisan catatan kaki seperti pada cara penulisan daftar pustaka, tetapi nama pengarang tidak dibalik penulisannya. selain itu, pada penulisan catatan kaki harus diberikan nomor halaman yang dijadikan acuan atau kutipan dan penulisan halaman disingkat hlm.
2)        Jika buku atau tulisan yang dijadikan acuan sudah pernah ditulis dalam halaman sebelumnya secara lengkap, maka diharuskan penyingkatan dalam catatan kaki dengan menggunakan istilah Ibid (ibidem = dalam halaman yang sama), Op.cit (opera citato = dalam keterangan yang yang telah disebut) atau Loc.cit (loco citato = dikutip dari sumber yang sama yang telah disebut).  
3)        Ibid digunakan dalam catatan kaki apabila kutipan diambil dari kutipan yang sama dan belum disela oleh sumber lain. Op.cit digunakan dalam catatan kaki untuk menunjuk kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya secara lengkap, tetapi telah disela dengan sumber lain dan halamannya berbeda. Loc.cit digunakan dalam catatan kaki apabila hendak menunjuk kepada halaman yang sama dari sumber yang sama yang sudah disebut terakhir, tetapi telah disela oleh sumber yang lain.
4)        Ibid, op.cit Loc.cit hendaknya ditulis dengan huruf miring. Penggunaan Ibid tidak perlu menyebut nama pengarang namun cukup menyebut halaman yang dirujuk, penggunaan loc.cit cukup menyebut pengarang diikuti loc.cit dan tidak perlu menyebut nomor halaman, sedang penggunaan op.cit disebutkan nama pengarang dan halaman yang dirujuk.
d.        Penulisan Daftar Pustaka disusun secara alfabetis. Perhatikan dibawah ini:
1)      Buku: nama penulis (dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar), tahun terbit, judul buku (cetak miring), jilid, terbitan ke, nama penerbit, dan kota.
Contoh: Salahuddin, Siti Maryam R., 2004, Hukum Adat Undang-Undang Bandar Bima, Lengge, Mataram.
2)      Makalah: nama penulis (dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar), judul makalah (diawali dan diakhiri dengan tanda petik), nama forumnya / seminar (cetak miring), tempat, tanggal, dan tahun.
Contoh: Supriatman, Yan Yanz, “Sejarah Islam Dana Mbojo”, Kajian Rutin Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta, Asrama Mahasiswa Sultan Abdul Kahir Bima-Yogyakarta, 10 Maret 2016.
3)      Artikel Suatu Jurnal: nama penulis (dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar), judul artikel (diawali dan diakhiri dengan tanda petik), nama jurnal (dicetak miring), volume, nomor, bulan, dan tahun.
Contoh: Jamil, M., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013)", Panggung Hukum (Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia), Vol. 2, No. 1, Januari, 2016.
4)      Tulisan dalam Buku: nama penulis (dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar), judul tulisan (diawali dan diakhiri dengan tanda petik), nama editor (dimulai dengan nama belakang dan tanpa gelar), tahun penerbitan, judul buku (dicetak miring), penerbit, tempat penerbitan.
Contoh: Gayatri, Irine Wiraswari, “Memahami Elite dalam Paradoks Demokrasi Lokal”, Satriani, Septi, 2014, Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pilkada Bima 2010, Andi Ofset, Yogyakarta.
5)      Internet: nama penulis (dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar), judul tulisan (diawali dan diakhiri dengan tanda petik), website, tanggal diakses.
Contoh: Iskandar, “Peran Pustakawan dalam Meningkatkan Minat Baca Masyrakat: Mengurai Harapan di Balik Kenyataan”, www.pusmajambojojogja.or.id, diakses tanggal 3 Agustus 2016.
6)      Buletin, Majalah, Tabloid, dan Koran: nama penulis (dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar), judul tulisan (diawali dan diakhiri dengan tanda petik), tempat tulisan dimuat (dicetak miring), tanggal / waktu terbit.
Contoh: Salim, Agus, “Melirik Sejarah Masuknya Islam di Kesultanan Bima”, Majalah Nusantara, Januari-Februari 2015.
7)      Skripsi, Tesis dan Disertasi: nama penulis (dimulai dengan nama belakang pengarang dan tanpa gelar), judul tulisan (diawali dan diakhiri dengan tanda petik), tempat tulisan dimuat (dicetak miring), penerbit, tempat terbit, tahun terbit.
Contoh: Ashadi, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah Terkait Bidang Kesehatan”, Tesis, Magister Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

4.        Naskah dikirim secara langsung ke redaksi Jurnal MIMBAR MBOJO berupa print out dan soft file atau dikirim via email mimbarmbojo.pusmaja@gmail.com dengan menggunakan lampiran (attachment). Naskah yang masuk ke redaksi dikategorikan: Diterima tanpa revisi, Diterima dengan revisi, atau Ditolak. Redaksi akan memberitahukan kepada para penulis naskah, baik yang dimuat maupun yang tidak dimuat.

PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta akan Gelar Qurban Tahun 2016, Yuuk Mari Berdonasi..!

Informasi Qurban PUSMAJA.
www.pusmajambojojogja.or.id – Yuuk Mari Berqurban bersama Keluarga Besar Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta, Tahun 2016.

Tema:
"Dengan Semangat Berqurban, Melatih Diri Untuk Dermawan"

Anjuran Untuk Berqurban dalam Al-Qur'an:
“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni’mat yang banyak. Maka ....... berkurbanlah.” (QS. Al-Kautsar ayat 1-2)

Kirimkan Donasi Terbaik ANDA minimal Rp.100.000,-
Ke Rekening dibawah ini:
- Mandiri: 101-00-0557479-1. An. Yan Yan Supriatman
- BNI      : 0420426189. An. Erni Yustissiani

Donasi bisa berupa Uang, Kambing atau Sapi. Info lanjut/Konfirmasi bukti pengiriman donasi, bisa Tlp/WA di: 082298238340 (Yan)

Daging Qurban akan disalurkan di Wilayah Baciro Yogyakarta (Asrama Bima-Yogyakarta) dan sekitarnya.

Media PUSMAJA:
 Email: pusmajambojojogja@gmail.com
Web: www.pusmajambojojogja.or.id
Twitter: @PUSMAJAMbojo
Instagram: @pusmajambojo


Semangat Berqurban.
Yogyakarta, 29 Agustus 2016
Tertanda

Bidang Kerohanian PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta

Mengetahui,
Ketua Umum PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta

NB:
Silakan di Share di media FB/WA/Grup WA/Twitter dan sosial media lain yang anda punya. Barangkali ada yang mau berdonasi. Terimakasih.

Kepemilikan Buku dan Bukti Kepantasan Para Pemikir

Iskandar, S.Sos.
www.pusmajambojojogja.or.id  – Ketika ingin dikenang maka menulislah. Bung Hatta, Pramudya dan para tokoh bangsa lainnya semua dikenang karena mereka menulis. Begitu berharganya sebuah tulisan sekelas  Bung Hatta menjadikan buku sebagai maharnya ketika dia menikah. Hal ini dilakukan  bukan karena alasan dia tidak memiliki uang, melainkan karena dia merasa buku adalah harga yang pantas dan terhingga bagi seorang pemikir. Buku bagi Bung Hatta adalah harta tertinggi dari setiap manusia. Tak tergantikan dan tak sepanding dengan tumpukan materi apapun. Setidaknya kita bisa buktikan betapa kecintaannya terhadap buku ketika dia meninggal, sekitar 10 ribu buku dia tinggalkan. Buku yang dia kumpulkan selama hidupnya. Dia benar2 hidup sebagai pemikir dan intelektual sejati. Jumlah buku menjadi simbol kecintaanya pada alam pemikiran. Tulisannya terdokumentasi dengan baik akan menjadi penghubung masa lalu dan masa depan manusia. Itulah keyakinannya.

Bagi seorang penulis,  ketika tulisannya terus dibaca dan memberi manfaat bagi manusia lainnya. Maka sepanjang itu pula manusia itu akan hidup dalam aliran doa dan puja puji yang pantas. Bung Hatta dan penulis kenamaan dibangsa Ini menyadiri itu. Tapi ingat! Menulis adalah keperpihakan, pembelaan dan bicara tentang keadilan,  tampa poin ini maka tulisan itu tak layak untuk dibaca dan dihargai. Itulah semangat yang dipegang oleh para penulis kenamaan kita dimasa lalu,  sehingga dengan suka rela terus mengalirkan ide dan gagasan untuk di dokumentasikan. Serta jauh dari kesan hiruk pikuk materi. Seorang Pramudya adalah bukti dari itu, dan lahir dengan prinsip yang teguh dan memenuhi kepantasan.

Buku menjadi cermin dari kecintaan manusia pada dunia kelak dimasa dia sudah tiada. Lewat buku pula manusia bisa merefleksikan gambaran kehidupan baik dimasa lalu hingga dimasa depan. Kepantasan bagi pencinta buku dan yang  membacanya sangat patut untuk dihargai. Buku ketika dimiliki dan dibaca bagaikan air yang terus mengalir dalam batas yang terhingga. Kini kecintaan dan kebanggaan atas kepemilikan buku yang dibaca seakan pudar oleh jaman, yang sadar atau tidak memaksa manusia untuk berfikir dengan pendekatan angka. Alam pikiran dan intelegensi seoalah dinilai dari penguasaan atas angka-angka yang sangat materialistik. Kalau saja di survei berapa buku yang dimiliki oleh setiap mahasiswa yang kuliah diseluruh perguruan tinggi mungkin hasilnya akan mencengangangkan. Saya kira para pembaca bisa berbagi tentang ini nantinya.

Saya ingin kita menjadi manusia yang merendah, lalu mengaku saja, bahwa buku dan bacaan bukanlah barometer bagi sebagian calon intelektual yang menikmati masa-masa indahnya menjadi mahasiswa di setiap perguruan tinggi saat ini. Hal ini cukup sederhana untuk membuktikannnya. Cukup bertanya pada diri masing-masing berapakah buku yang kau beli dalam sebulan? berapakah buku yang kaubeli dalam setahun.? Berapakah buku yang kau punya selama kau menjadi mahasiswa.? Berapakah buku yang ingin kau kumpulkan dan kau baca sepanjang masa hidupmu.? Saya kira pertanyaan semacam itu adalah pertanyaan yang sangat pantas bagi para intektual siapapun namannya dan apapun posisinya. Ketika pertanyaan ini belum terpikirkan apalagi untuk menjawab maka asumsi di atas sangatlah benar.

Jumlah bacaan dan kepemilikkan buku adalah bagian dari jati diri seorang pemikir. Pantas tidaknya seseorang dinilai bisa diukur dari jumlah dan buku dan bacaannya. Sangatlah wajar ketika tiba-tiba muncul orang-orang yang mengaku pemikir tapi selama hidup dia hanya membuka lembaran awal dari setiap buku yang dia punya. Sebua ironi bagi kita saat ini ketika produksi buku kita kalah jauh dari tetangga kita dikawasan Asia Tenggara. Saya pada sudut pandang ini ingin mengatakan bahwa generasi terdidik hanya bisa lahir ketika mereka mau membaca dan memiliki buku. Buku dimasa lalu adalah simbol perlawanan, simbol kedikjayaan seorang manusia. Para pendiri bangsa setidaknya sudah meletakan dan membuktikan itu. Tapi kalau buku sudah menjadi asing dikalangan para pemikir, dibeli tapi tidak dibaca, dibuka tapi hanya lembaran awal. Maka pada titik ini kewibawaan dan keteladanan serta kepantasan para intelektual tinggallan menjadi mitos. Mempercayai penebar mitos adalah sebuah kejahilian di era modern. 

Buku takakan  pernah menjadi asing seperti saat ini ketika para generasi baru diberi tau dan kasih contoh bahwa membaca adalah simbol harga diri ketika ingin dihormati secara pantas. Kenyataan  ini bisa anda survei dan tanyakan pada setiap imam yang bertebaran disetiap kampus. Sehingga wajar ketika diskusi kewibawaan dan harga diri menjadi topik yang “seksi di era saat ini. Titik pangkalnya sederhana  terletak pada rendahnya jangkauan nalar atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh para imam. Masalahnya karena mereka tidak membaca. Lalu tidak ditempa oleh jutaan pelajaran dari setiap bacaan. Berdiri tegak tapi menatap dengan tatapan kosong. Berbagi tapi tak memiliki “pengalaman” inilah yang disebut penebar ilusi.

Sejatinya setiap pengalaman menjanjikan pelajaran, dari pelajaran orang akan memahami kepantasan. Melalui  “membaca” adalah cara terbaik untuk tau batas dan kepantasan. Tesis ini bisa menjadi alat untuk mengukur kedalaman sikap dan prilaku manusia. Kewibaan akan muncul dari kepantasan setiap manusia dalam menerjemahkan setiap permasalah yang dihadapinya. Kerendahan diri manusia juga akan muncul dari kumpulan pelajaran dan pengalaman yang dihadirikan dalam setiap “bacaan” manusia. Manusia yang beragama pasti akan mengakuai bahwa kedalamaan “bacaan” adalah bentuk yang nyata dari pengakuan atas ketidaktauan manusia atas luasnya hasil ciptaan sang pencipta.

Cita-cita perlawanan atas setiap yang bernama “ketidakadilan” akan menjadi mitos ketika kepemilikan atas buku menjadi masalah pada setiap orang yang mengatas namakan dirinya pemikir ataupun cendekiawan. Ketika manusia-manusia tidak terpelajar muncul sebagai imam disetiap madrasah intelektual,  maka jangan harap akan lahir banyak perbaikan. Kenyataan itu setidaknya saat ini sudah nampak secara jelas, walaupun terkadang kita berpura-pura tak mengenalnnya. Kenapa demikian? Jawaban sederhanannya mereka yang berdiri sebagai imam tidak lahir dari jalan yang pantas. Melainkan muncul tiba-tiba atas dari kesepakatan “politik” dan sejenisnya. Tak ingin saya jelaskan kenapa proses itu tidak pantas atau pun tidak memenuhi kepantasan. Karena saya sangat yakin pembaca bisa menjelaskannya.

Untuk mengembalikan kepantas para pemikir/intelektual/cendikiawan bisa dimulai dengan kemilikan buku yang pantas, dibaca, dtulis kembali, lalu ditebar benih pada setiap manusia yang beridiri mengelilingi kita. Lewat ini manusia akan uji kemampuannnya untuk melihat dan menjawab dari setiap bacaannya. Proses ini akan memantaskan manusia ketika dia didaulat jadi imam.
#Otokritik.


Penulis: Iskandar, S.Sos.
Pengurus Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta: Refleksi 71 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Assalamu’alaiku Warahmatullahi Wabarokatuh..

Salam Merdeka..!

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa provinsi, provinsinya terdiri dari kabupaten/kota. Saat ini Provinsi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 34 provinsi. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwasannya Daerah Otonom di Indonesia sampai dengan bulan Juli 2013 berjumlah 539, yang terdiri atas 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota.

Hari ini, tanggal 17 Agustus 2016, Deklarasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tepat berumur 17 tahun sejak 17 Agustus 1945. Pada hari ini pula semua insan merayakan dan mengenang kemerdekaan ini. Hal ini baik dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Mahasiswa, Organisasi   Kepemudaan, Organisasi Kedaerahan, Para tokoh-tokoh Nasional, bahkan rakyat biasa pun saat ini merayakan hari kemerdekaan Indonesia.

Tingkat kesadaran dan cara mengenang hari kemerdekaan tiap lembaga atau individu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, ada yang memformatnya dalam bentuk upacara bendera, ada yang melakukan dengan cara membentuk forum diskusi, ada yang merefleksikan dalam suatu karya, ada yang merefleksikan dengan cara naik kepuncak gunung dan ada pula yang hanya mengucap syukur dalam hati.

71 tahun Indonesia merdeka dengan berbagaimacam warna warni kehidupan yang melingkup didalamnya. 71 tahun Indonesia merdeka dengan ribuan prestasi dari anak bangsa dari berbagaimacam profesi. 71 tahun Indonesia merdeka, tidak sedikit pula semua persoalan-persoalan yang muncul, seperti peperangan antar suku, pembunuhan dimana-mana, pemerkosaan, persoalan penegakkan hukum, persoalan pemerataan pendidikan, persoalan kematian ibu dan bayi, persoalan sempitnya lapangan pekerjaan, persoalan pemerataan ekonomi rakyat, penyebaran narkoba dikalangan pemuda yang merasalela, serta ribuan persoalan lainnya. Semua persoalan-persoalan itu pasti membutuhkan tekat, perjuangan, semangat, kemauan dan kesadaran kita sebagai anak bangsa untuk mau dan sama-sama membenah secara perlahan maupun dobrakan besar, tentunya dengan cara dan kadar kemampuan yang dimiliki.

71 tahun Indonesia merdeka, perlu pemikiran, kemauan dan satu padu dari seluruh elemen dari Sabang sampai Merauke, dari berbagaimacam agama, suku, berbagaimacam golongan, demi untuk tujuan kita bersama yakni menjadikan Negara dan Bangsa Indonesia menjadi Negara dan Bangsa yang Besar, maju dan disegani bangsa-bangsa lain. Sebagai pemacu semangat kita dihari kemerdekaan, sang proklamator kemerdekaan, Soekarno pernah mengungkapkan bahwasannya “Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu
golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”.

Sungguh benar adanya apa yang pernah diungkapkan oleh Soekarno, beliau pernah berkata “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Para funding father bangsa Indonesia kala itu, musuhnya terpampang nyata, membentuk satu kekuatan dari seluruh kalangan untuk berjuang mengusir penjajah. Saat ini, karena kemunafikan dan keserakahan kita sebagai anak bangsa, mementingkan pribadi, golongan, partai, sehingga menyerang satu-sama lain tanpa belas kasihan.

Apakah kita sebagai anak bangsa akan terus-terus seperti ini? mari kita refleksikan bersama dalam menyambut momentum penting hari ini dengan cara menggali potensi yang ada dalam diri kita, melihat, mendengar dan menganalisis semua persoalan yang ada sekitar kita, seperti apa yang telah di ungkapkan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto “Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Kemuliaan terbesar kami adalah tidak pernah jatuh, tetapi meningkat setiap kali kita jatuh.”

Begitu penting membangun rasa Nasionalisme dalam diri kita, apapun agama, suku atau organisasimu, lakukanlah hal yang terbaik untuk bangsa Indonesia, karena sejatinya perjuanganmu akan terus dikenang meski kelak engkau telah tiada di bumi ini.

Keluarga besar Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ke-71 Tahun (17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2016).

Dalam momentum 17 Agustus ini, saya atasnama pribadi dan atasnama keluarga besar Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta mengajak kepada kita semua untuk selalu dan selalu berbenah, menggali semua potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, dipersembahkan untuk kemajuan dan kebesaran bangsa Indonesia, agar menjadi bangsa yang besar dan disegani. Mari kita memainkan dan memaksimalkan peran kita masing-masing, semisalnya pemerintah terus berbenah dan membuat regulasi yang mengarah pada pengembangan, perbaikan dan kesejahteraan masyarakat, seorang ibu dan bapak memberikan pendidikan pertama yang terbaik buat anak-anaknya, seorang guru mendidik muridnya dengan hati yang tulus dan ikhlas, seorang dosen mendidik dan mentranformasikan wawasannya dengan baik pada para mahasiswa dan mahasiswinya, seorang pemuda dan mahasiswa menjadi garda terdepan sebagai agent of change (agen perubahan) dan agent of kontrol (agen pengontrol) yang mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Seberapa carut marutnya kondisi bangsa ini, kita tidak boleh kecil hati dan merasa pesimis, apalagi kita sebagai pemuda dan mahasiswa yang nantinya kelak akan menjadi penerus bangsa. Mulai dari hari ini dan seterunya kita harus bersatu padu demi mewujudkan bangsa Indonesia kedepannya menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang disegani diseluruh dunia. Wallahu A’lam Bishawab.

Akhir kata, Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq  (Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus [ISLAM]), Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh..

Yogyakarta, 17 Agustus 2016
Salam Hormat dari saya,



M. Jamil, S.H. 
Ketua Umum Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta

Acara Dialog Pendidikan dan Buka Puasa Bersama PUSMAJA Mbojo Yogyakarta

Logo PUSMAJA.
Assalamualaikum Wr. Wb.

Mengundang seluruh anggota, pengurus dan Alumni PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta, Media Massa, Lembaga-lembaga Pemerhati Pendidikan, organisasi mahasiswa, organisasi daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu untuk hadir pada hari Sabtu, 2 Juli 2016, jam 15.00-Selesai untuk menghadiri Dialog Pendidikan dan Buka Puasa Bersama Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta, bertempat di Museum Asi Mbojo Kabupaten Bima. Dialog Pendidikan mengangkat tema: "Perguruan Tinggi yang Tidak Bertuan".

Pemateri:
1. Dr. Ibnu Khaldun, M.Si. (Ketua STKIP Taman Siswa Kabupaten Bima)
2. Dr. Ruslan, S.Ag., M.Ag., M.Pd. (Pembantu Rektor 3 Institut Agama Islam Muhammadiyah, Kota Bima)
3. Dr. Juwaidin, S.Pd., M.Pd. (Penulis Buku "Gara-Gara Pendidikan")
4. M. Irfan, S.Sos., M.Si. (Anggota DPRD Kota Bima)
5. Damar Damhuji, S.Pd., M.Pd. (Kajur Sosiologi STKIP Taman Siswa Kabupaten Bima)

NB:
* Kalembo ade, minta tolong bantu kahaba teman2 anggota, pengurus dan Alumni PUSMAJA yang lain.
* Agenda ini diadakan, selain untuk ajang diskusi menanggapi perkembangan pendidikan di Mbojo dan Buka Puasa Bersama, digunakan juga sebagai ajang untuk Silaturrahmi antara Anggota, Pengurus dan juga Alumni PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta.

Info lanjut hubungi: 085253538080 / 085225777814

Media PUSMAJA:
- Web: www.pusmajambojojogja.or.id
- Email: pusmajambojojogja@gmail.com
- Twitter: PUSMAJAMbojo
- FB: PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta
- Instagram: pusmajambojo


TERIMAKASI...


Tertanda,
- Rahayu Fahmi, S.Pd. (Ketua Panitia)
- Mutia Auliyah, S.E. (Sekretaris Panitia)


Mengetahui,
M. Jamil, S.H. (Ketua Umum PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta)